Pelaksanaan Outsourcing sesuai dengan UU No. 13/2003 dan Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia mengeluarkanUndang-UndangTenagaKerja (UU.No. 13/2003) yang mengaturketenagakerjaantermasuk 'Outsourcing' di republikini.Olehkarenaitu, setiapinstitusi yang mempekerjakan orang lain dalamorganisasinyaperlumemilikipemahamanmengenaiundang-undanginidanbagaimanaadministrasi outsourcing dilaksanakan. Selainitu, perlujugadiketahuidampakdariundang- undanginidankonsep Outsourcing terhadapduniausaha.Apakahhalinimemberidampakpositifatautidak?Iniakandikupasdalam seminar dua (2) haritentangPelaksanaan Outsourcing sesuaidengan UU No. 13/2003 danPeraturanPemerintah

Materi :

1. Pasal-PasalPenting UU No. 13 Tahun 2003
2. DasarHukumImplementasi Outsourcing
3. KebijakanPemerintahtentangPelaksanaan Outsourcing
4. AdministrasiPersyaratanbagi Perusahaan Jasa Outsourcing
5. ImplikasiKaryawan Outsourcing dengan Status PKWTT/PKWT
6. PemutusanHubunganKerjaKaryawan Outsourcing

Peserta :

·         Senior Staff di bagianSumberDayaManusia (Recruitment, Hubungan Industrial)

·         Lawyer yang mauterlibatdalamhal PHK

·         PengurusSerikatPekerja

AnggotaAssosiasiPengusaha